Aptrindo Duga Keras BBM Bersubsidi Diselewengkan Orang tak Bertanggung Jawab

29 June 2021
Diperbarui 29 June 2021

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menduga keras BBM bersubsidi telah diselewengkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Akibatnya banyak truk angkutan logistik terpaksa membeli BBM non subsudi.

Aptrindo mengingatkan: "Kalau pemerintah tidak dapat melakukan penertiban/tidak melaksanakan apa yang kita usulkan, asosiasi tersebut minta pemerintah mencabut atau menghentikan kebijakan BBM bersubsidi."

Demikian hasil keputusan Rapat Koordinasi Mengenai Kelangkaan BBM subsidi di Seluruh Indonesia, belum lama ini.

Rapat koordinasi yang digelar secra virtual dihadiri DPD Sumatera Barat, DPD Kalimantan Selatan, DPD Kalimantan Timur, DPD Sulawesi Utara, DPD Sulawesi Selatan, DPD Sumatera Selatan, DPD Bali, DPD Sumatera Utara, DPD Riau, DPD Jawa Timur, DPD Jawa Barat, DPD DKI Jakarta, DPC Bekasi Raya, DPC Surabaya, DPD Banten, DPC Bogor Raya, dan DPC Pekalongan.

Dalam rapat terungkap kota-kota besar di seluruh Indoensia sering mengalami gangguan pendistribusian BBM, khusunya di kabupaten dan kota BBM bisa dikatakan sangat langka sehingga banyak truk yang membeli BBM Non Subsidi.

Ketua DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan asosiasinya sebenarya sudah bekerjasama dengan BPH Migas pada bulan November Tahun 2020.

BBM bersubsidi dengan Quata 70% dalam 1 tahun adalah jatah untuk Angkutan Darat ( Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang). Ini quata yang paling besar yaitu sebanyak 16,2 Juta Liter. Selain itu ada quata utk nelayan, UMKM, dan Angkutan Laut.

Namun sangat disayangkan, pembelian BBM ini cukup bebas alias tidak terkendali dan tidak terkontrol.

Berita 29 Jun 2021
Truk Isi BBM

Fuel Card

Menurut Tarigan, Aptrindo sudah bicara dengan pihak BPH Migas dan sepakat pembelian BBM menggunakan "Fuelcard" dengan harapan setiap Anggota Aptrindo diberikan Kartu Fuelcard untuk setiap unit truknya yang di atas 6 roda mendapatkan 200 liter/hari.

Upaya tersebut sudah berjalan dengan pihak Bank BRI, system sudah dibuat, tapi kami menemukan kendala dengan Pihak Pertamina, dikarenakan system digunakan Aptrindo dengan System digunakan Pertamina berbeda.

System yang Aptrindo gunakan saat ini dapat terbaca transparan dengan jumlah dan dapat ditelusuri.

Kedua system yang telah berjalan ini diminta untuk di Integrasikan dan melakukan penekanan kepada pihak Pertamina.

Aptrindo sudah mengirimkan surat kepada Marketing Operation Region I s/d VII, harus kita singkapi bersama.

"Saya sering mendengar dari daerah-daerah jatah solar sudah habis, tidak mendapatkan quata dan ada beberapa daerah yang tidak bisa membeli solar. Karena itu Aptrindo meminta masukan kepada teman-teman ketua di daerah untuk memberikan pendapat masing-masing mengenai permasalahan ini," ujar Tarigan. (wilam)

LABEL : ,

BAGIKAN ARTIKEL

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BERITA TERKAIT

KANTOR PUSAT
GRAHA APTRINDO

Jl. Raya Sulawesi No.23

Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

Telp : 02143900464 / Fax : 02143900465
Lihat Peta
LAINNYA
LEGALITAS
Asosiasi berbadan hukum resmi terdaftar di KEMENKUMHAM berdasarkan SK AHU-00667.60.10.2014
Hak Cipta © 2021 Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia
magnifiercrosschevron-upchevron-down