Inspektorat Kemenhub : Laporan Gratifikasi Terbanyak Tahun 2019

41
8 June 2021
Diperbarui 8 June 2021

Surabaya – Inspektorat Kementerian Perhubungan menerima sebanyak 177 laporan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan instansi tersebut sejak tahun 2015 lalu. Total gratifikasi yang dilaporkan hampir mencapai Rp 1 miliar.

“Hingga Mei 2021 kami (inspektorat) menerima 177 laporan penerimaan gratifikasi senilai Rp 943 juta, kata Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Hary Kriswanto saat Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, di Java Paragon Hotel & Residence, Surabaya, Selasa (8/7/2021).

Hary menjelaskan dari 86 laporan berupa laporan penerimaan gratifikasi, 42 laporan diantaranya adalah penolakan.

“Barang gratifikasi yang dilaporkan berupa barang senilai total Rp 35,37 juta dan selibihnya berbentuk uang sebanyak Rp 38,8 juta dengan nilai laporan terendah senilai SGD 250 ,” ujar Hary.

WhatsApp Image 2021 06 08 at 4.14.16 PM
Sekretaris Inspektorat Kemenhub, Hary Kriswanto (dua dari kiri) saat memberikan materi pengendalian gratifikasi di acara yang digelar Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, di Java Paragon Hotel & Residence Surabaya, Selasa (8/6/2021). (ari/aptrindo_sby)

Hary menambahkan, laporan gratifikasi baik melalui aplikasi maupun ke unit pengelola gratifikasi dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut hari raya keagamaan hingga ucapan terimakasih.

“Mulai dari uang tunai, pakaian, makanan, jam tangan, kosmetik, batu alam, hingga peralatan olah raga,” sebutnya.

Berdasarkan data enam tahun terakhir 2015 – 2021, inspektorat Kementerian Perhubungan menerima 15 laporan pada tahun 2015. Tahun 2016 sebanyak 42 laporan dan selanjutnya di tahun berikutnya turun 31 laporan.

“Tahun 2018 hingga 2020 meski jumlah laporan gratifikasinya tidak banyak, tapi nilai barang yang cukup fantastis hingga mencapai 400 juta khususnya di tahun 2019,” ungkapnya.

Ia juga menghimbau agar individu, instansi, dan masyarakat segera melaporkan jika menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan tugasnya.

“ Dengan demikian manfaat pengendalian gratifikasi bisa terintegrasi dan tingkat kesadaran untuk menolak gratifikasi juga semakin tinggi,” pungkasnya. (ari/aptrindo_sby)

LABEL : ,

BAGIKAN ARTIKEL

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BERITA TERKAIT

KANTOR PUSAT
GRAHA APTRINDO

Jl. Raya Sulawesi No.23

Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

Telp : 02143900464 / Fax : 02143900465
Lihat Peta
LAINNYA
LEGALITAS
Asosiasi berbadan hukum resmi terdaftar di KEMENKUMHAM berdasarkan SK AHU-00667.60.10.2014
Hak Cipta © 2021 Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia
magnifiercrosschevron-upchevron-down