Aptrindo Imbau Pengusaha Perhatikan Kondisi Sopir Truk

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengimbau kepada seluruh pengusaha atau operator truk dapat memerhatikan kondisi kesehatan ideal para pengemudi/Sopir truknya, supaya tidak terjadi human eror.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, sekaligus merespon insiden kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang dan melukai 20 orang lainnya di depan SDN Kota Baru II dan III, Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu pagi (31/8/2022).

Aptrindo menghimbau pengusaha truk untuk memerhatikan keselamatan dan kesehatan para pengemudi truknya. Kecelakaan itu sangat vatal dan merugikan semua orang sehingga ini perlu menjadi perhatian kita semua,” ujar Gemilang Tarigan, pada Kamis (1/9/2022).

Oleh karenanya, tegas Gemilang, pengusaha truk mesti memastikan pengemudi truk mesti siap, sehat dan dalam keadaan yang fit untuk mengoperaaikan armadanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan penyebab kecelakaan, sejauh ini pihak Kepolisian tidak menemukan adanya kerusakan pada mesin maupun sistem pengereman truk maut tersebut.

“Salah satunya, kondisi rem kendaraan yang dalam keadaan baik, tidak ada rem blong. Mesin juga terkendali secara bagus,” kata Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Salahuddin kepada awak media, Rabu (31/8/2022).

Berdasarkan hal tersebut, polisi menganalisa ada faktor kelalaian manusia dalam insiden kecelakaan maut ini. Sang sopir diduga mengantuk setelah menempuh perjalanan panjang.

Dugaan tersebut berdasarkan nomor polisi truk N 8051 EA yang merupakan kendaraan dari daerah Malang, Jawa Timur, sehingga diperkirakan sudah menempuh perjalanan jauh.

“Kemungkinan jarak jauh dari Malang ke sini, bisa saja ke Jakarta ataupun ke Pondok Ungu,” ujar Salahuddin.

Truk juga diduga melaju dengan kecepatan kencang, yakni di atas 60 km/jam, sehingga sang sopir diduga kesulitan mengendalikan laju truk.

“Jadi kelalaian, bisa saja mengantuk, tapi sedang didalami dan diminta keterangan sopirnya untuk lebih lanjut nanti,” ungkapnya.

Sang sopir truk sendiri saat ini telah diamankan polisi untuk dimintai keterangan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Gemilang Tarigan menanggapi kondisi kuota BBM Subsidi jenis solar yang diperkirakan akan habis pada Oktober 2022, sebagaimana diinformasikan BPH Migas.

Menurut dia, sebagai pelaku usaha penerima subsidi solar, Aptrindo lebih memilih opsi ketersedian bahan bakar meskipun mahal dibandingkan kelangkaan yang diakibatkan habisnya kuota BBM subsidi.

"Jika memang harus memilih, lebih baik kami membeli dengan harga lebih mahal dibandingkan harus menghadapi kelangkaan dan menimbulkan antrean panjang berhari-bari," terang Gemilang Tarigan di Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.

Ketum Aptrindo menjelaskan prinsip dasar yang perlu disadari pemerintah dalam konteks subsidi BBM bagi kendaraan niaga jenis truk. Bahwa penerima subsidi sebenarnya adalah pengguna jasa angkutan niaga.

Biaya BBM akan dimasukkan dalam komponen biaya operasional yang dibebankan kepada pengguna jasa. Jadi, berapa pun harga BBM yang ditetapkan, imbas langsung akan dirasakan oleh pengguna jasa atau konsumen secara umum.

"Bila harga BBM naik, maka biaya yang dibenkan ke pengguna jasa pun akan ikut naik. Karena itu bagi kami kalau harus naik (harga) lagi tidak masalah. Yang penting tersedia," kata Gemilang Tarigan.

Untuk itu, ada dua opsi yang menurut dia akan dipertimbangkan pelaku usaha angkutan truk. Opsi pertama adalah mendorong penggunaan campuran solar dengan dexlite atau dex. Tujuannya agar kuota solar subsidi yang sudah terbatas tetap tersedia.

Pasalnya, jika memaksakan pemanfaatan BBM subsidi secara utuh maka kelangkaan akan terjadi mulai Oktober yang akan berimbas pada kelangsungan usaha.

Opsi kedua adalah menerima penyesuaian harga (kenaikan harga) solar demi tetap tersedianya BBM jenis solar yang digunakan angkutan truk.

"Bagaimana pun kami memahami beban APBN yang harus ditanggung pemerintah demi subsidi BBM. Kenaikan anggaran subsidi sudah tiga kali lipat, dari Rp 158 triliun menjadi Rp 502 triliun ternyata masih kurang. Maka opsi kenaikan harga bisa dipertimbangkan," ujar Gemilang Tarigan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kepada Badan Anggaran DPR RI bahwa anggaran subsidi telah membengkak tiga kali lipat. Jumlah tersebut ternyata masih kurang jika dilihat dari prognosa konsumsi BBM hingga saat ini.

Kemenkeu memperkirakan bahwa jika kondisi itu terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat hingga totalnya pada 2022 menjadi Rp 698 triliun. Perhitungan itu bahkan hanya mencakup pertalite dan solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.

Kondisi tersebut akan sangat membebani APBN. Untuk itu ada tiga opsi yang tengah dipertimbangan pemerintah. Pertama, menaikkan anggaran subsidi. Kedua, membatasi konsumsi BBM. Ketiga, menaikkan harga BBM.

Kombinasi ketiga opsi pun tengah dipertimbangkan.

news 16 nov
General Manager Pelindo Regional II cabang Tanjung Priok, Silo Santoso beserta jajarannya saat mengunjungi Kantor DPD Aptrindo DKI Jakarta. Pada Kesempatan Kunjungan itu, di Terima langsung oleh Ketua DPD Aptrindo DKI H Soedirman.

Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal /Single Truck Identification Data (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok, mendapat perhatian serius dari manajemen Pelabuhan Tanjung Priok.

Bahkan, General Manager Pelindo Regional II cabang Tanjung Priok, Silo Santoso beserta jajarannya termasuk tim Informasi dan Teknologi (IT), menyempatkan untuk terjun langsung berkunjung ke kantor DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, pada Selasa Sore (16/11/2021).

Kunjungan tersebut di terima langsung oleh Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta H Soedirman dan jajaran pengurus lainnya, dalam rangka memastikan kesiapan program percepatan Single TID (STID) di Pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Pada kesempatan itu, H Soedirman menegaskan bahwa Aptrindo DKI telah menyiapkan sistem IT yang mumpuni, SDM maupun peralatan (mesin) cetak sticker number trucking juga telah tersedia dan layak operasi.

“Namun sayangnya per hari ini (16/11), baru sekitar 500-an trucking yang mengurus STID dan cetak sticker number truck. Padahal setiap hari ada 8.000-an truk peti kemas yang keluar masuk Priok. Kalau data di kami (Aptrindo) ada sekitar 12.000-an Trucking yang beroperasi di Priok,” ujar Soedirman.

Dia juga prihatin dengan belum optimalnya penerapan STID di Priok, karena berdasarkan informasi dilapangan Truk masih bisa dilayani menggunakan TID yang lama.

“Harus ada terobosan yang lebih tegas dari regukator di pelabuhan Tanjung Priok, supaya target implementasi STID pada akhir Desember tahun ini bisa terealisasi,” ucapnya.

Untuk itu, Aptrindo DKI Jakarta meminta seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama menyukseskan program STID di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

news 2
Ketua DPD Aptrindo DKI H Soedirman, saat menjelaskan kesiapan percepatan program STID Pelabuhan Tanjung Priok

Sebelumnya, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok juga telah mengingatkan perlunya untuk membangun kembali komitmen bersama stakeholder terkait di Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan percepatan penerapan STID, sebelum masa waktu peralihan berakhir pada 31 Desember 2021.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko, bahkan telah menerbitkan SE Nomor : UM.006/27/11/OP.TPK-21 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Percepatan Penerapan STID di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam SE itu disebutkan dari hasil evaluasi diketahui bahwa jumlah perusahaan dan truk yang telah mendaftarkan dan menerapkan STID masih belum optimal.

Penerapan STID di pelabuhan Tanjung Priok telah diamanatkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.803/DJPL/2021.

Pemerintah melalui badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) diharapkan dapat ikut terus membantu melakukan sosialisasi kepada dunia usaha mengenai pentingnya SDM yang kompeten dan mengikuti Sertifikasi Profesi.

Hal ini sesuai amanat dalam UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan PP No.83 tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi untuk memajukan SDM Indonesia.

Demikian disampaikan Dirut Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Logistik Insan Prima (LIP), Henry Ruswoto saat acara Seremonial Penyerahan Sertifikat Kompetensi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja 2021 (PSKK 2021) yang dilaksanakan LSP-LIP dan BNSP, di Jakarta pada Senin (25/10/2021).

Turut hadir pada kesempatan tersebut antaralain; Ketua BNSP Kunjung Masehat, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Yukki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Hary Sutanto, dan Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Muslan AR.

Selain itu, Manajemen dan perwakilan PT. Dunex Transindo, Manajemen dan perwakilan PT. SGL. Adapun peserta secara online diikuti para anggota asosiasi (APTRINDO, ALFI/ILFA, ASDEKI), dan Team LSP-LIP.

Pada kesempatan tersebut, Henry  juga mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap kegiatan Uji Kompetensi paket Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja 2021 (PSKK 2021) melalui LSP-LIP.

“Sebagai kelanjutan komitmen dan partisipasi yang baik ini, LSP-LIP dapat tetap ikut berpartisipasi pada tahun 2022 dalam program PSKK dan kembali memperoleh alokasi paket PSKK terutama paket sertifikasi Pengemudi Angkutan Barang,” ucapnya.

Henry mengemukakan, program sertifikasi itu penting sekali dalam industri transportasi dalam peningkatan skill dan kompetensi SDM pengemudi truk angkutan barang untuk meningkatkan keselamatan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas truk angkutan barang.

Selain itu, imbuhnya, program sertifikasi penting sekali dalam industri logistics-freight forwarding-supply chain dalam peningkatan knowledge,skill maupun kompetensi SDM logistik Indonesia yang surplus demografi, agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam menyambut era pasar regional-global (MEA) serta industry 4.0.(am)

Beberapa hari ini media diramaikan dengan adanya kelangkaan BBM Solar Subsidi hampir di seluruh wilayah pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung dan beberapa provinsi lain.

Namun menurut Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan, kelangkaan ini lebih disebabkan karena mulai tumbuhnya perekonomian pasca pembatasan yang kemarin dilakukan karena pandemik Covid-19.

Patut disyukuri bahwa saat ini roda perekonomian kembali tumbuh setelah cukup lama dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya permintaan solar subsidi yang cukup signifikan. Sedangkan di sisi lain solar subsidi itu dibatasi oleh kouta yang ditetapkan oleh BPH Migas,” kata Mamit Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/10/2021).

Di sisi lain, kata Mamit, Pertamina dalam hal ini sub holding Pertamina Patra Niaga (PPN) menjaga agar sisa kouta yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BPH Migas cukup sampai akhir tahun 2021 ini.

“Pertamina pastinya akan menyesuaikan sisa kouta setiap provinsi agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Pertamina tidak bisa serta merta menambah kouta tanpa ada persetujuan ataupun perintah dari Pemerintah dan juga BPH Migas untuk menambah jumlah Solar Subsidi yang beredar karena terkait dengan penggantian dana subsidi yang diterima oleh Pertamina,” papar Mamit.

Ia juga menyampaikan bahwa seharusnya kritikan bukan diarahkan kepada Pertamina dalam hal ini Pertamina Patra Niaga, tapi harus diarahkan kepada pemerintah karena tidak ada kecepatan dalam mengambil tindakan akibat kelangkaan Solar Subsidi ini.

“Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan BPH Migas harus segera bertindak cepat dengan segera menyetujui atau meminta kepada Pertamina menambah kouta Solar Subsidi dan kelebihan kouta tersebut akan dibayarkan dalam APBN 2022 sehingga tidak menimbulka kepanikan di masyarakat karena kelangkaan ini,” jelas Mamit.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kenaikan harga CPO sepanjang 2021 ini bisa menjadi penyebab ketersediaan stock BBM Solar Subsidi terganggu. Hal ini disebabkan karena untuk BBM jenis tersebut merupakan program Solar B30.

“Kenaikan harga CPO yang melejit sampai 75% jika dibandingkan tahun 2020 ikut mendorong kenaikan harga FAME sebagai bahan campuran B30 ini. Jadi, pemerintah harus membuat regulasi harga atau DMO CPO untuk program biodiesel sehingga tidak menambah beban produksi bagi Pertamina jika harga FAME sedang mengalami kenaikan,” tukasnya.

Mamit juga mengusulan agar saat harga FAME mengalami kenaikan, maka Pertamina bisa diberikan kelonggaran untuk menjual BBM solar subsidi murni tanpa dicampur dengan FAME.

“Ini penting demi kelancaran mobilitas kendaraan umum serta demi membantu perekonomian yang sudah mulai tumbuh ini. Jika nanti harga FAME sudah turun, maka Pertamina wajib kembali menjual BBM solar subsidi B30 ke masyarakat,” lanjut Mamit

Dia juga menyoroti soal belum adanya aturan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM Solar Subsidi hingga saat ini. Karena hal ini yang menyebabkan kouta solar subsidi melonjak dari batas yang ditentukan.

“Para pengusaha tambang, pengusaha perkebunan, mobil pribadi yang mewah semua bisa membeli solar subsidi tanpa ada larangan yang jelas. Dan hanya dibatasi maksimal 30 liter per hari per kendaraan,” cetusnya.

“Ini jelas salah. Harusnya solar subsidi itu untuk angkutan umum, angkutan sembako dan juga angkutan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus mengevaluasi terkait dengan tidak adanya pembatasan pengguna solar subsidi ini,” pungkasnya.(SL)

Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Aptrindo diangkat sebagai Chairman Asean Trucking Federation (ATF) masa bakti 2021 s/d 2023.

news
Gemilang Tarigan, Chairman ATF

Pengangkatan tersebut dilakukan pada Kamis 16 September 2021 secara virtual (daring) pada saat annual meeting ke 2 ATF yang dihadiri oleh 11 asosiasi trucking yang mewakili 10 negara.

Saat ini, ATF beranggotan asoasi trucking dari sejumlah negara antara lain; Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Miyanmar, Philipine, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Singapura.

ATF sebagai wadah dalam mengakomodir dan mencari solusi persoalan serta isue-isue yang terjadi pada bisnis trucking maupun regulasi terkait trucking pada negara masing-masing anggota ATF.

“Yang saat ini sedang menjadi sorotan adalah aktivitas trucking terganggu akibat Pandemi Covid-19 di berbagai negara anggota ATF,” ujar Gemilang kepada logistiknews.id, pada Jumat (17/9/2021).

Gemilang mengatakan, pasca di angkat sebagai Chairman Asean ATF, dirinya menargetkan untuk mengupayakan keberadaan kesekretarian ATF akan di registrasikan ke Sekretariat Asean yang ada di Jakarta.

“Kedepan ATF juga akan mengimplementasikan standarisasi bisnis trucking guna menunjang aspek keselamatan, efisiensi dan kelancaran terutama di cross border di antar negara anggota ATF,” ucap Gemilang.

Sebelumnya, Chairman ATF di pegang oleh negara Thailand selama dua periode atau sejak 2015 s/d 2021.

Namun untuk kepemimpinan ATF periode dua tahun kedepan, telah diangkat Gemilang Tarigan sebagai Chairman ATF 2021 s/d 2023.

Gemilang Tarigan yang merupakan Pimpinan Trucking PT Bena Mulia itu, selain sudah malang melintang dan aktif berorganisasi pada aktivitas bidang trucking dan logistik nasional maupun internasional, juga sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo)/ Indonesia Trucking Association (ITA) periode 2020 s/d 2025.(am)

Dalam rangka HUT ke-76 RI, Aptrindo banten meluncurkan penggunaan kartu Fuel Card sebagai salah satu pengisian BBM bersubsidi. Karena selama ini, kendaraan truk merupakan urat nadi dalam sistem logistik nasional dan penopang perekonomian nasional.

Aptrindo sebagai wadah pengusaha angkutan barang atau Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang di Indonesia seperti mobil Barang atau Truk. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan BBM solar bersubsidi tersebut.

Karena semua anggota Aptrindo merupakan pengguna BBM solar bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan barang (mobil barang/truk) dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam yang diperbolehkan menggunakan BBM Solar bersubsidi.

News3a

Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, Aptrindo terpanggil untuk membantu pemerintah dalam upaya mensukseskan pendistribusian BBM Solar bersubsidi kepada yang berhak menerimanya, yakni mobil barang atau truk menjadi tepat sasaran.

”Sejak terbitnya Peraturan BPH Migas No.4/2020 Aptrindo BPH Migas, Pertamina dan Bank BRI telah bersinergi untuk bersama-sama mensukseskan pendistribusiaan BBM solar bersubsidi kepada mobil barang atau Truk untuk menjadi tepat sasaran, tepat volume dan mampu telusur (3T) menggunakan Fuel card’,” kata Gemilang Tarigan, Selasa 17 Agustus 2021.

Dia mengatakan, Fuel card akan menjadi solusi terbaik atas upaya Pemerintah dalam mendistribusikan BBM solar bersubsidi kepada angkutan barang. Hal itu sebagaimana amanat Perpres No 191 Tahun 2014 dan Peraturan BPH Migas No.4/2020.

news3b

“Dan tentunya Fuel card menjadi kado istimewa dari kami dalam perayaan HUT RI ke76 Ini. Kami berharap semoga bermanfaat bagi para pengusaha truk,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Aptrindo Banten, Syaiful Bahri mengatakan, Aptrindo Banten, mengapresiasi atas Launching Piloting Fuel yang dilaksanakan bersama. Antara Aptrindo, BPH Migas, Pertamina dan Bank BRI sebagai sarana pembayaran non tunai (sistem tertutup) pembelian BBM solar bersubsidi di SPBU.

“Hal itu sebagai solusi bersama dalam membantu pemerintah untuk pendistribuslan BBM solar bersubsidi Indonesia. Launching Piloting Fuel card di SPBU Cilegon merupakan suatu kehormatan bagi Aptrindo Banten. Dan pengusaha Truk di Banten menyambut baik implementasi pembelian tertutup penggunaan Fuel card,” tuturnya.

Ia berharap, semoga uji coba di Cilegon ini terus berlanjut ke daerah-daerah yang saat ini khususnya daerah yang sering terjadi kelangkaan BBM.

“Kami berharap program ini terus berlanjut diseluruh Banten, terutama mereka yang kelangkaan BBM. Dan dapat bermanfaat bagi para pengusaha truk,” ungkapnya.

Truk merupakan urat nadi dalam sistem logistik nasional dan penopang perekonomian nasional. Sebagai buktinya, hampir 90% angkutan logistik di Pulau Jawa masih menggunakan truk.

“Maka sudah menjadi tugas Pemerintah untuk mengatur dan menjamin ketersediaan BBM Solar bagi Truk dalam mendukung kelancaran logistik di Indonesia karena penggunaan bahan bakar solar untuk kepentingan ekonomi,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, saat Launching Piloting Fuel card di SPBU Cilegon, pada Selasa (17/8/2021).

Aptrindo mewadahi pengusaha angkutan barang atau Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang di Indonesia seperti mobil Barang atau Truk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan BBM solar bersubsidi tersebut.

Sebab, kata Gemilang, semua anggota Aptrindo merupakan pengguna BBM solar bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan barang (mobil barang/truk) dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam yang diperbolehkan menggunakan BBM Solar bersubsidi.

Dia mengatakan, Aptrindo terpanggil untuk membantu pemerintah dalam upaya mensukseskan pendistribusian BBM Solar bersubsidi kepada yang berhak menerimanya, yakni mobil barang atau truk menjadi tepat sasaran.

”Sejak terbitnya Peraturan BPH Migas No.4/2020 Aptrindo, BPH Migas, Pertamina dan Bank BRI telah bersinergi untuk bersama-sama menyukseskan pendistribusiaan BBM solar bersubsidi kepada mobil barang/Truk menjadi tepat sasaran, tepat volume dan mampu telusur (3T)menggunakan Fuel card,” ucap Gemilang.

Dia meyakini, fuel card akan menjadi solusi terbaik atas upaya Pemerintah dalam mendistribusikan BBM solar bersubsidi kepada angkutan barang sebagaimana amanat Perpres No 191 Tahun 2014 dan Peraturan BPH Migas No.4/2020.

“Dan tentunya Fuel card menjadi kado istimewa dari kami dalam perayaan HUT RI ke76,” papar Gemilang.

News1 1
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, saat Launching Piloting Fuel card di SPBU Cilegon, Banten pada Selasa (17/8/2021)

Apresiasi

Aptrindo juga mengapresiasi atas Launching Piloting Fuel yang akan dilaksanakan bersama antara Aptrindo, BPH Migas, Pertamina dan Bank BRI sebagai sarana pembayaran non tunai (sistem tertutup) pembelian BBM solar bersubsidi di SPBU sebagai solusi bersama dalam membantu pemerintah untuk pendistribusian BBM solar bersubsidi di Indonesia.

Ketua DPD Aptrindo Banten Saiful Bahri mengemukakan, launching piloting fuel card di SPBU Cilegon merupakan suatu kehormatan bagi pengusaha truk yang tergabung dalam Aptrindo Banten.

Dia mengatakan, pengusaha Truk di Banten menyambut baik implementasi pembelian BBM sistem tertutup penggunaan Fuel card tersebut.

“Semoga ujicoba di Cilegon ini terus berlanjut ke daerah-daerah yang saat ini khususnya daerah yang sering terjadi kelangkaan BBM,” ujar Saiful Bahri.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memanfaatkan teknologi digital dalam layanan kepelabuhan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi jasa kepelabuhan dan mencegah praktik suap-menyuap.

Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono mengatakan perseroan mengoptimalkan layanan terminal peti kemas melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.

“Pertama, Single Truck Identity. Single Truck ID merupakan sistem berbasis elektronik yang terintegrasi dengan Trucking Company, Asosiasi Trucking dan Cabang Pelabuhan dalam melakukan pendaftaran Truck ID yang berisi data identitas kendaraan seperti nomor polisi dan data perusahaan pemilik truk/perusahaan angkutannya," ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip Selasa (29/6).

Pelindo News
Petugas Pelindo II menggunakan masker memantau aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, Jumat (26/6/2020). Untuk memulihkan kondisi perkonomian nasional saat pandemi COVID-19, pemerintah membuka sembilan sektor ekonomi, salah satunya transportasi barang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Menurutnya implementasi Single TID maka identitas truck yang masuk ke semua terminal yang ada di lingkungan IPC akan berada dalam satu database, sehingga akan memudahkan dalam identifikasi, penataan dan monitoring truck. Perseroan juga menerapkan centralized traffic management system. "Ini adalah sistem pengendalian lalu lintas yang mengawasi dan mengatur aktivitas keluar dan masuknya truk trailer di wilayah Pelabuhan," ucapnya.
Arif menjelaskan penerapan centralize traffic management system, petugas akan dengan mudah mengawasi dan mengatur pergerakan truk melalui CCTV dan pengeras suara serta patroli secara berkala. Kemudian perseroan menggunakan i-Hub merupakan single platform bagi semua pelayanan berbasis digital.

I-Hub ini merupakan pengembangan dari layanan e-Service yang telah berjalan selama ini, dengan menambahkan fitur monitoring, track and trace petikemas dan sarana pengangkut secara realtime yang langsung dapat dimonitor oleh pemilik barang, berbasis mobile app dan web. “Dengan implementasi iHub ini, IPC memastikan semua layanan customer kedepan tidak ada lagi physical contact dan berbasis digital,” ucapnya.

Selanjutnya perseroan menerapkan Single Terminal Operating System (Single TOS), untuk memudahkan perencanaan dan pengendalian operasi semua terminal di IPC dalam satu aplikasi TOS. Hal ini sejalan program pemerintah yang tertuang dalam Inpres No 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) di pelabuhan.

Ke depan diharapkan digitalisasi bukan cuma bertujuan meningkatkan pelayanan, melainkan juga dapat mengikis praktik suap-menyuap. "Digitalisasi membuat pelayanan kepelabuhan menjadi lebih transparan, bukan cuma mengoptimalkan pelayanan, melainkan juga meminimalisasi peluang praktik suap-menyuap," ucapnya.

Menciptakan kendaraan angkutan barang yang berkeselamatan, sesuai spesifikasi dan lalu lintas tertib serta aman merupakan tugas bersama antara pemerintah dan pengusaha angkutan barang. Pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jawa Timur bersama perusahaan karoseri di Kota Surabaya terus gencar sosialisasi terhadap kendaraan ocer dimensi dan over loading (ODOL) .

Kepala BPTD Wilayah XI Jawa Timur, Tonny Agus Setiono mengatakan dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Kendaraan yang over dimensi pasti berpotensi over loading atau kelebihan muatan sehingga perusahan karoseri menjadi sasaran sosialisasi BPTD Wilayah XI Jawa Timur.

WhatsApp Image 2021 06 07 at 14.19.15
Kepala BPTD Wilayah XI Jatim Tonny Agus Setiono didampingi Lookman Djaja saat pemotongan dimensi truk milik PT Lookman Djaja Logistics di Raya Sememi, Surabaya, Senin (7/6/2021). (ari/aptrindo_sby)

“Kami (BPTD Wilayah XI Jawa Timur) terus sosialisasi untuk pencapaian target zero odol tahun 2023 nanti. Strategi yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan, yakni memberikan edukasi kepada penyelenggara transportasi dan juga perusahaan karoseri. Serta penegakan hukum Seperti unit penimbangan kendaraan maupun di jalan,” katanya kepada Aptrindo Surabaya disela-sela kegiatan normalisasi di PT Lookman Djaja Logistics di Raya Sememi No.242, Surabaya, Senin (7/6/2021) pagi.

WhatsApp Image 2021 06 07 at 14.26.26
Kepala BPTD Wilayah XI Jatim Tonny Agus Setiono memberikan piagam kepada Lookman Djaja atas ikut serta mensukseskan Program Zero Odol Tahun 2023 secara mandiri. (ari/aptrindo_sby)

Tonny menambahkan sosialisasi zero odol tahun 2023 mendatang sebagai bentuk aksi keprihatinan terhadap maraknya pelanggaran muatan dan dimensi kendaraan angkutan barang di jalan raya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan maupun kerusakan jalan.

“Dibutuhkan juga kesadaran pemilik maupun pengusaha angkutan barang agar secara mandiri untuk memotong kendaraannya sendiri dengan menyesuaikan aturan yang ada,” tegasnya.

Tonny juga mengapresiasi kepada PT Lookman Djaja Logistics atas inisiatif da mandiri melakukan pemotongan bak truk yang ukurannya melebihi ketentuan.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada PT Lookman Djaja atas kesadarannya memotong bak truknya. Dan diharapkan anggota Aptrindo lainnya mengikuti jejak Pal Lookman untuk secara mandiri melakukan normalisasi dan tidak muat overload,” pungkasnya. ( ari/aptrindo_sby)

KANTOR PUSAT
GRAHA APTRINDO
Jl. Raya Sulawesi No.23
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
Telp : 02143900464 / Fax : 02143900465
Lihat Peta
LAINNYA
LEGALITAS
Asosiasi berbadan hukum resmi terdaftar di KEMENKUMHAM berdasarkan SK AHU-00667.60.10.2014
Hak Cipta © 2024 Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia
magnifiercrosschevron-upchevron-down