Dalam rangka HUT ke-76 RI, Aptrindo banten meluncurkan penggunaan kartu Fuel Card sebagai salah satu pengisian BBM bersubsidi. Karena selama ini, kendaraan truk merupakan urat nadi dalam sistem logistik nasional dan penopang perekonomian nasional.

Aptrindo sebagai wadah pengusaha angkutan barang atau Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang di Indonesia seperti mobil Barang atau Truk. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan BBM solar bersubsidi tersebut.

Karena semua anggota Aptrindo merupakan pengguna BBM solar bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan barang (mobil barang/truk) dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam yang diperbolehkan menggunakan BBM Solar bersubsidi.

News3a

Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, Aptrindo terpanggil untuk membantu pemerintah dalam upaya mensukseskan pendistribusian BBM Solar bersubsidi kepada yang berhak menerimanya, yakni mobil barang atau truk menjadi tepat sasaran.

”Sejak terbitnya Peraturan BPH Migas No.4/2020 Aptrindo BPH Migas, Pertamina dan Bank BRI telah bersinergi untuk bersama-sama mensukseskan pendistribusiaan BBM solar bersubsidi kepada mobil barang atau Truk untuk menjadi tepat sasaran, tepat volume dan mampu telusur (3T) menggunakan Fuel card’,” kata Gemilang Tarigan, Selasa 17 Agustus 2021.

Dia mengatakan, Fuel card akan menjadi solusi terbaik atas upaya Pemerintah dalam mendistribusikan BBM solar bersubsidi kepada angkutan barang. Hal itu sebagaimana amanat Perpres No 191 Tahun 2014 dan Peraturan BPH Migas No.4/2020.

news3b

“Dan tentunya Fuel card menjadi kado istimewa dari kami dalam perayaan HUT RI ke76 Ini. Kami berharap semoga bermanfaat bagi para pengusaha truk,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Aptrindo Banten, Syaiful Bahri mengatakan, Aptrindo Banten, mengapresiasi atas Launching Piloting Fuel yang dilaksanakan bersama. Antara Aptrindo, BPH Migas, Pertamina dan Bank BRI sebagai sarana pembayaran non tunai (sistem tertutup) pembelian BBM solar bersubsidi di SPBU.

“Hal itu sebagai solusi bersama dalam membantu pemerintah untuk pendistribuslan BBM solar bersubsidi Indonesia. Launching Piloting Fuel card di SPBU Cilegon merupakan suatu kehormatan bagi Aptrindo Banten. Dan pengusaha Truk di Banten menyambut baik implementasi pembelian tertutup penggunaan Fuel card,” tuturnya.

Ia berharap, semoga uji coba di Cilegon ini terus berlanjut ke daerah-daerah yang saat ini khususnya daerah yang sering terjadi kelangkaan BBM.

“Kami berharap program ini terus berlanjut diseluruh Banten, terutama mereka yang kelangkaan BBM. Dan dapat bermanfaat bagi para pengusaha truk,” ungkapnya.


Aptrindo berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Hal ini ditandai oleh peluncuran transformasi digitalisasi SPBU Pertamina secara virtual yang dilaksanakan, Selasa, 17 Agustus 2021

I Gede Ketut Aryawan mengatakan sesuai dengan arahan Perpres 191 tahun 2014, Pertamina harus melaksanakan pencatatan jenis BBM tertentu. Sebagai tindak lanjut aturan tersebut, Pertamina menyusun untuk membangun sistem pencatatan elektronik digital di SPBU yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan volume penyalurannya di ujung nozzle melalui transformasi digitalisasi SPBU.

“Dengan melakukan digitalisasi, penyaluran BBM kepada Mobil yang bahan bakarnya jenis solar dapat lebih efektif dan efisien. Program ini merupakan salah satu solusi jitu untuk menjaga jaminan pasokan BBM di seluruh wilayah nusantara dan menjaga ketepatan pasokan bersubsidi semakin ketat,” ujarnya.

Gede menegaskan, transformasi digitalisasi SPBU ini juga akan mempermudah pemesanan, pengisian dari depot BBM, transaksi keuangan, serta manajemen operasional di SPBU, termasuk untuk perluasan transaksi nontunai dan meminimalkan kecurangan, seperti kesalahan pengisian BBM.

“Semoga digitalisasi ini tidak berhenti pada SPBU, namun juga dapat dikembangkan di seluruh sektor bisnis Pertamina,” tambahnya.

I Gede mengungkapkan, hingga akhir tahun ini sudah menerapkan sistem digitalisasi. Hal ini bertujuan untuk memonitor seluruh transaksi dan stok level BBM secara realtime.

“Amanah selanjutnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjamin pasokan energi nasional. Selama ini kami berupaya maksimal memberikan jaminan keandalan pasokan serta distribusi BBM subsidi pemerintah dan berkepentingan untuk memantau dan mengendalikan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

News2 1

Selain itu, selama pandemi COVID-19, menambah pelayanan untuk memberikan kemudahan masyarakat dengan pembayaran nontunai melalui aplikasi Fuel card akan menjadi solusi terbaik Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang menjadi salah satu sumber penularannya melalui uang tunai.

“Kami bekerja sama dengan seluruh perbankan baik Himbara maupun perbankan swasta nasional serta LinkAja sehingga masyarakat bisa menikmati pembayaran yang lebih mudah. Jadi kami juga ikut mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 agar tidak terjadi peningkatan yang lebih besar lagi,” tuturnya.

Aptrindo terpangil untuk membantu pemerintah dalam upaya mensukseskan pentibusian BBM solar bersubsidi kepada yang erhak menerimanya, yakni mbil barang atau truk menjadi tepat sasaran yang mampu memberikan pelayanan prima untuk masyarakat dan industri. Ia berharap digitalisasi SPBU ini bisa meningkatkan inovasi bagi Pertamina untuk mencapai kedaulatan energi Indonesia.

“Dengan Launcing piloting furl card di SPBU digitalisasi SPBU ini yang akan dipenuhi oleh layanan cepat dan akurat. Inovasi ini merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam mencapai keadilan energi. Saya harap Pertamina terus meningkatkan terobosan-terobosan baru untuk mencapai kedaulatan energi bagi negeri ini,” ucapnya.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menduga keras BBM bersubsidi telah diselewengkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Akibatnya banyak truk angkutan logistik terpaksa membeli BBM non subsudi.

Aptrindo mengingatkan: "Kalau pemerintah tidak dapat melakukan penertiban/tidak melaksanakan apa yang kita usulkan, asosiasi tersebut minta pemerintah mencabut atau menghentikan kebijakan BBM bersubsidi."

Demikian hasil keputusan Rapat Koordinasi Mengenai Kelangkaan BBM subsidi di Seluruh Indonesia, belum lama ini.

Rapat koordinasi yang digelar secra virtual dihadiri DPD Sumatera Barat, DPD Kalimantan Selatan, DPD Kalimantan Timur, DPD Sulawesi Utara, DPD Sulawesi Selatan, DPD Sumatera Selatan, DPD Bali, DPD Sumatera Utara, DPD Riau, DPD Jawa Timur, DPD Jawa Barat, DPD DKI Jakarta, DPC Bekasi Raya, DPC Surabaya, DPD Banten, DPC Bogor Raya, dan DPC Pekalongan.

Dalam rapat terungkap kota-kota besar di seluruh Indoensia sering mengalami gangguan pendistribusian BBM, khusunya di kabupaten dan kota BBM bisa dikatakan sangat langka sehingga banyak truk yang membeli BBM Non Subsidi.

Ketua DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan asosiasinya sebenarya sudah bekerjasama dengan BPH Migas pada bulan November Tahun 2020.

BBM bersubsidi dengan Quata 70% dalam 1 tahun adalah jatah untuk Angkutan Darat ( Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang). Ini quata yang paling besar yaitu sebanyak 16,2 Juta Liter. Selain itu ada quata utk nelayan, UMKM, dan Angkutan Laut.

Namun sangat disayangkan, pembelian BBM ini cukup bebas alias tidak terkendali dan tidak terkontrol.

Berita 29 Jun 2021
Truk Isi BBM

Fuel Card

Menurut Tarigan, Aptrindo sudah bicara dengan pihak BPH Migas dan sepakat pembelian BBM menggunakan "Fuelcard" dengan harapan setiap Anggota Aptrindo diberikan Kartu Fuelcard untuk setiap unit truknya yang di atas 6 roda mendapatkan 200 liter/hari.

Upaya tersebut sudah berjalan dengan pihak Bank BRI, system sudah dibuat, tapi kami menemukan kendala dengan Pihak Pertamina, dikarenakan system digunakan Aptrindo dengan System digunakan Pertamina berbeda.

System yang Aptrindo gunakan saat ini dapat terbaca transparan dengan jumlah dan dapat ditelusuri.

Kedua system yang telah berjalan ini diminta untuk di Integrasikan dan melakukan penekanan kepada pihak Pertamina.

Aptrindo sudah mengirimkan surat kepada Marketing Operation Region I s/d VII, harus kita singkapi bersama.

"Saya sering mendengar dari daerah-daerah jatah solar sudah habis, tidak mendapatkan quata dan ada beberapa daerah yang tidak bisa membeli solar. Karena itu Aptrindo meminta masukan kepada teman-teman ketua di daerah untuk memberikan pendapat masing-masing mengenai permasalahan ini," ujar Tarigan. (wilam)

Kamis (27/07) BPH Migas menyelenggarakan Sosialisasi Keputusan Kepala BPH Migas No. 4 Tahun 2020 bertempat di Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat. Acara ini dihadiri secara fisik maupun video conference oleh Kepala BPH Migas, Komite BPH Migas, Direktur Bahan Bakar Minyak, perwakilan Direktorat Jendral Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, PT. Pertamina (Persero), PT. AKR Corporindo Tbk., Hiswana Migas, Aptrindo, Organda, Direskrimsus Polda, Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan.

Pada acara tersebut, Ketua DPP APTRINDO, Gemilang Tarigan memberikan tanggapan bahwa mekanisme pengaturan penyaluran Jenis Bahan Minyak Tertentu (JBT) dengan memanfaatkan teknologi digital adalah cara yang paling efektif, akuntabel, dan akurat. Pendekatan teknologi digital tersebut yaitu dengan menerapkan di setiap SPBU yang telah menggunakan fasilitas digital, baik perangkat lunak dan perangkat keras yang telah digunakan di banyak SPBU tersebut. 

Gemilang Tarigan juga menambahkan bahwa APTRINDO bersedia mendukung implementasi digital tersebut dengan berkontribusi penyediaan data secara elektronik atas angkutan atau anggota APTRINDO yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi, sebagai salah satu cara agar penyaluran BBM tersebut tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP APTRINDO yang juga di dampingi oleh Ketua DPD APTRINDO Banten, Saiful Bahri. 

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyambut positif kerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dalam rangka implementasi bahan bakar Liqufied Natural Gas (LNG) pada kendaraan truk.

Terkait hal tersebut, hari ini (6/3) Aptrindo dan PGAS menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, kerja sama dengan PGAS diyakini akan menjadi stimulus yang mendorong penggunaan gas bumi pada truk-truk anggota Aptrindo.

Ia juga mengaku, selama ini pihak Aptrindo beberapa kali menemui masalah pada saat menggunakan BBM bersubsidi. Salah satunya ketersediaan BBM bersubsidi yang kerap terganggu atau timbul kelangkaan sehingga menyulitkan pengguna kendaraan truk.

Di samping itu, penyimpangan terhadap BBM bersubsidi juga tergolong rawan. Bahkan, pengemudi truk itu sendiri bisa saja ikut melakukan tindak penyimpangan seperti menyelundupkan BBM.

“Kalau gas itu tidak bisa dijual lagi sesudah dibeli. Selain itu, penggunaan gas juga akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil” ungkap dia saat paparan di Hotel Sultan, Jumat (6/3).

KANTOR PUSAT
GRAHA APTRINDO
Jl. Raya Sulawesi No.23
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
Telp : 02143900464 / Fax : 02143900465
Lihat Peta
LAINNYA
LEGALITAS
Asosiasi berbadan hukum resmi terdaftar di KEMENKUMHAM berdasarkan SK AHU-00667.60.10.2014
Hak Cipta © 2024 Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia
magnifiercrosschevron-upchevron-down